KOSMI INDONESIA – Bekasi, 24 November 2025 — Setelah mencuatnya dugaan pemotongan dan penundaan pembayaran uang piket serta jasa pelayanan (JP) bagi 500 karyawan non-ASN, manajemen RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi didesak untuk segera memberikan keterangan resmi. Keterlambatan dan ketidaktransparanan ini dikhawatirkan akan menjadi “bola liar” yang merusak citra layanan publik dan menimbulkan kecurigaan publik yang lebih besar.
Tunggakan hak karyawan yang diestimasi mencapai lebih dari Rp2 miliar, ditambah dengan isu anjloknya JP dan dugaan hilangnya data klaim BPJS, memerlukan respons cepat dan terbuka dari pihak rumah sakit maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Hingga berita ini diturunkan, Redaksi belum mendapatkan klarifikasi resmi dari manajemen RSUD Cibitung terkait alasan penundaan pembayaran hak piket sejak Februari 2025 dan penurunan drastis nominal JP. Karyawan yang menyuarakan masalah ini menduga adanya permainan sistem dan manipulasi anggaran.
Menanggapi keheningan pihak manajemen, Pengamat Hukum Gilang Bayu Nugraha, S.H., mendesak agar Pemkab Bekasi tidak menunda tindakan dan segera memerintahkan pemeriksaan menyeluruh.
“RSUD harus berani menjelaskan secara jujur dan terbuka. Ketidakjelasan ini bisa merugikan kredibilitas Pemerintah Daerah dan membuka ruang dugaan tindak pidana korupsi semakin besar,” tegas Gilang.
Ia menyoroti dugaan hilangnya data klaim SEP BPJS pada masa pergantian direksi sebagai titik krusial. “Ini bukan sekadar masalah administrasi keuangan biasa. Hilangnya data klaim vital itu patut dicurigai sebagai upaya sistematis untuk menutupi sesuatu,” tambahnya.
Menurut Gilang, untuk menyelesaikan dugaan serius ini, audit keuangan saja tidak cukup. “Bupati harus segera memerintahkan audit forensik untuk melacak aliran dana dan mengungkap kejanggalan dalam sistem, terutama terkait dana BPJS dan utang obat yang mencapai miliaran rupiah. Perlindungan terhadap 500 karyawan non-ASN yang menyuarakan kebenaran juga harus dijamin penuh oleh Pemkab Bekasi.”
Desakan ini menjadi semakin kuat mengingat nasib ratusan karyawan yang sudah hampir setahun belum menerima hak penuh mereka, ditambah isu utang obat yang menyebabkan kekosongan stok, mengindikasikan masalah kesehatan finansial yang parah di RSUD Cibitung.
Penulis : sofyan
