KOSMIINDONESIA.COM – JAKARTA — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya pemerataan akses keuangan yang berkeadilan bagi masyarakat sebagai upaya mencegah praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, dan bank emok.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
“Kita berharap, mudah-mudahan akses keuangan daerah di Provinsi Banten bisa merata dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Memberikan layanan keuangan yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, pemerataan akses keuangan merupakan langkah nyata untuk menekan peredaran pinjol ilegal dan praktik rentenir di wilayah Banten.
“Alhamdulillah, salah satu wilayah kita, Kota Tangerang Selatan, mendapat nominasi sebagai kabupaten/kota percepatan akses keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Rakornas TPAKD menjadi forum konsolidasi nasional untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat akses keuangan masyarakat.
“Melalui peran TPAKD, UMKM di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, terhindar dari praktik rentenir, serta mendukung program satu keluarga satu rekening dan satu pelajar satu rekening,” ujar Airlangga.
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui TPAKD.
“Kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah agar memanfaatkan TPAKD dalam mendorong perekonomian daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melaporkan bahwa sepanjang 2024, kredit UMKM tumbuh sebesar 1,3 persen. Ia menilai perluasan akses keuangan masih harus terus ditingkatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
“Pembiayaan di bank-bank Himbara juga harus diperluas dan diperpanjang manfaatnya,” jelas Mahendra.
Adapun Ketua Pelaksana Rakornas TPAKD Friderica Widyasari Dewi menambahkan, TPAKD kini telah terbentuk di 552 kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia, dengan indeks literasi keuangan 66,4 persen dan indeks inklusi 80,51 persen.
“TPAKD diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian daerah serta menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir,” ungkap Friderica.
#InklusiKeuangan #PemprovBanten #AndraSoni #TPAKD #OJK #EkonomiDaerah #UMKM #AirlanggaHartarto
