Kabupaten Bekasi | KOSMI INDONESIA – Kualitas jaringan internet di kawasan kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Meski indikator sinyal pada telepon seluler terlihat penuh, kenyataannya akses internet di sejumlah titik justru tidak berfungsi optimal, bahkan sering kali tidak bisa digunakan sama sekali.
Kondisi tersebut dikeluhkan oleh banyak warga yang tengah mengurus berbagai keperluan administrasi di kawasan perkantoran pemerintah daerah tersebut. Ironisnya, di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin berbasis digital, akses internet justru menjadi salah satu kendala utama yang dirasakan masyarakat.
Berdasarkan temuan di lapangan pada Jumat (6/3/2026), gangguan jaringan tidak hanya terjadi di satu lokasi. Beberapa titik yang mengalami masalah serupa antara lain di area Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, sekitar Pengadilan Negeri Cikarang, depan Polsek Cikarang Pusat, kantor Kementerian Agama, hingga area Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Di lokasi tersebut, pengguna telepon seluler kerap mendapati indikator sinyal yang tampak penuh, namun ketika digunakan untuk mengakses internet, koneksi sangat lambat bahkan gagal terhubung. Notifikasi “jaringan tidak stabil” juga sering muncul pada perangkat pengguna.
Masalah ini juga tidak terbatas pada satu operator seluler. Sejumlah warga mengaku telah mencoba menggunakan beberapa kartu provider berbeda seperti Telkomsel maupun Indosat, namun kendala yang sama tetap terjadi.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan teknis pada pengelolaan jaringan di kawasan tersebut, mulai dari kepadatan trafik data, interferensi sinyal antar pemancar, hingga kemungkinan blank spot kualitas jaringan, yaitu kondisi ketika sinyal terlihat kuat namun koneksi data sebenarnya tidak memiliki kapasitas yang memadai.
Sekretaris Jenderal Jurpala Indonesia, Sofyan, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai masalah jaringan di kawasan pusat pemerintahan tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa, karena berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Sofyan bukan hanya aktivis organisasi, tetapi juga dikenal sebagai ahli di bidang teknologi informasi (IT) yang telah lama berkecimpung dalam dunia jaringan internet dan infrastruktur digital. Dengan pengalamannya tersebut, ia menilai ada indikasi ketidakteraturan dalam pengelolaan jaringan di kawasan Pemda Bekasi.
Menurut Sofyan, kondisi jaringan yang menunjukkan sinyal penuh tetapi tidak dapat digunakan secara optimal biasanya terjadi akibat beberapa faktor teknis, seperti overload jaringan, interferensi antar frekuensi, hingga manajemen bandwidth yang tidak tertata dengan baik.
“Kalau sinyal terlihat penuh tapi internet tidak bisa dipakai, itu biasanya bukan sekadar masalah sinyal. Bisa jadi kapasitas jaringan di area tersebut sudah terlalu padat, atau ada interferensi antar perangkat pemancar. Dalam istilah teknis, bisa juga terjadi semacam blank spot kualitas jaringan,” jelas Sofyan.
Ia juga menyoroti perubahan kebijakan akses internet di kawasan perkantoran pemerintah yang menurutnya semakin tertutup dibandingkan beberapa tahun lalu.
Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19 sekitar tahun 2020, banyak kantor kedinasan di lingkungan Pemkab Bekasi membuka akses Wi-Fi yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis.
“Dulu saat pandemi, hampir semua kantor kedinasan membuka akses Wi-Fi untuk masyarakat. Itu sangat membantu, terutama ketika banyak layanan dilakukan secara online,” ujarnya.
Namun saat ini, menurutnya, sebagian besar jaringan Wi-Fi di kantor pemerintahan justru tertutup atau dikunci aksesnya, sementara jaringan operator seluler di kawasan tersebut juga mengalami masalah.
“Sekarang justru kebalik. Wi-Fi ditutup, sementara jaringan operator juga bermasalah. Ini yang membuat masyarakat semakin kesulitan mengakses internet di area pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya instansi yang menangani sektor komunikasi dan informatika.
Menurut Sofyan, pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bekasi seharusnya memiliki peran strategis dalam memastikan infrastruktur digital di kawasan perkantoran pemerintahan berjalan dengan baik.
“Kominfo tidak boleh hanya menjadi pengelola administrasi teknologi. Mereka juga harus memastikan infrastruktur digital benar-benar berfungsi dan mendukung pelayanan masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai bahwa kawasan kompleks Pemkab Bekasi seharusnya menjadi zona prioritas infrastruktur digital, mengingat hampir seluruh aktivitas pelayanan masyarakat berlangsung di wilayah tersebut.
“Ini pusat pelayanan publik. Seharusnya justru menjadi area dengan kualitas jaringan terbaik. Jangan sampai masyarakat datang mengurus administrasi, tapi terhambat hanya karena masalah internet,” ujarnya.
Sofyan juga mendesak agar pemerintah daerah melakukan audit teknis terhadap kondisi jaringan di kawasan tersebut, termasuk melakukan koordinasi dengan operator telekomunikasi untuk menata ulang sistem jaringan yang ada.
“Kalau memang ada interferensi jaringan atau kepadatan trafik, harus ada penataan ulang. Pemerintah daerah harus memanggil operator seluler dan duduk bersama mencari solusi,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar fasilitas Wi-Fi publik di kantor-kantor pemerintahan kembali dibuka secara terbatas bagi masyarakat, terutama di area pelayanan.
“Fasilitas itu dulu pernah ada dan sangat membantu masyarakat. Anggarannya juga dari uang negara yang berasal dari rakyat. Jadi wajar kalau masyarakat berharap fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan kembali,” tegasnya.
Menurutnya, di era digital seperti sekarang, akses internet bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelayanan publik.
“Kalau pemerintah ingin mendorong digitalisasi layanan, maka infrastruktur dasarnya harus dipastikan berfungsi dengan baik. Internet yang stabil bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi maupun operator seluler terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat mengenai kualitas jaringan internet di kawasan kompleks Pemkab Bekasi.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kualitas jaringan, sehingga pelayanan publik tidak lagi terganggu oleh persoalan konektivitas. ( Red )
